Rekonseptualisasi Pendidikan Mulitikultural

Wacana Fo

Rekonseptualisasi Pendidikan Mulitikultural

KAMIS, 28 NOVEMBER 2013 11:49:07  •  OLEH : REDAKSI  •    DIBACA : 288

Menggagas pendidikan pluralis-mulitikultural sangatlah signifikan bagi masyarakat Indonesia kini. Pendidikan agama pluralis-multikultural adalah model pendidikan yang diharapkan memberi sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya menanggulangi konflik yang akhir-akhir ini marak. Sebab, nilai dasar pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas sosial.

Nilai-nilai pluralisme-multikulturalisme harus kita lanjutkan pada pembebasan (liberasi) terhadap segala bentuk kezaliman, ketidakadilan, status quo, dan politisasi rakyat kecil. Mari sedikit mengkaji ulang pendidikan agama, untuk kemudian memaparkan model pendidikan yang membebaskan sebagai agenda transformasi sosial.

Model pendidikan agama yang selama ini dijalankan, faktanya sering menimbulkan fanatisme keberagaman dan penciptaan ideologi klaim kebenaran. Mengapa? Karena praktik pendidikan agama kurang menyentuh aspek realitas sosial, yang sebenarnya merupakan garapan agama. Dua peran dan fungsi agama itu adalah ritual dan sosial. Maka, model pendidikan agama gaya lama yang cenderung eksklusif, dogmatis, kembali ke masa lalu yang kelabu, dan tidak menyentuh aspek moralitas, perlu didekonstruksi atau dibongkar. Kemudian, dimunculkan model pendidikan yang menghargai kemanusiaan, membebaskan dari penindasan, memupuk persaudaraan, dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama.

Model pendidikan yang cocok untuk Indonesia masa depan tentu saja harus digali dari aspek sosiologis, antropologis, dan teologis masyarakatnya. Jika kita perhatikan dengan seksama, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang unik; merupakan kumpulan dari berbagai macam suku dan pemeluk agama yang berlainan satu dengan yang lainnya. Maka, keanekaragaman (pluralitas) kultural dan religius ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna saling membantu, berlomba berbuat kebajikan, dan menciptakan kebaikan serta harmoni kehidupan.

Oleh karenannya, model pendidikan agama di Indonesia yang perlu dikembangkan ke depan adalah model pluralis-multikultur. Pendidikan agama pluralis-multikultur adalah model pendidikan yang menekankan pada nilai – nilai moral seperti kasih sayang, cinta sesama, tolong menolong, toleransi, menghargai keragaman dan perbedaan pendapat, dan sikap – sikap lain yang menjunjung kemanusiaan.

Langkah berikutnya adalah penanaman kesadaran bahwa sudah menjadi tugas manusia untuk menjunjung kemanusian dan mengembangkan nilai – nilai perenial agama. Kemudian mereka bersama – bersama melakukan tindakan untuk mewujudkan aksi kemanusiaan. Namun tahapan ini tidak hanya terhenti begitu saja, karena setelah terjun ke lapangan, mereka harus mengevaluasi dan mengkaji teori lagi, untuk kemudian melakukan aksi yang lebih baik. Maka, lingkaran kejadian refleksi aksi adalah guru murid realitas, adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan agama pluralis multikultural dan liberatif sangat urgen untuk diwujudkan, mengingat selama ini di Indonesia masih kurang terwujud hubungan antar umat beragama yang harmonis dan membebaskan. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap dan pemikiran yang dewasa dalam menghadapi perbedaan agama dan perilaku keagamaan. Maka, pluralitas agama justru harus terus dipupuk sebagai ajang koreksi dan cermin diri dalam bergaul dengan manusia, untuk selanjutnya melakukan transformasi atau pembebasan sosial bersama. Tentunya untuk menentang ketidakadilan, status quo, monopoli, dan segala bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya.

rmat Baru Kementerian Pendidikan, Nuh Pesan Jangan "Anak Tirikan" Kebudayaan

Jumat, 5 September 2014 | 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh mengatakan, tak masalah jika ada wacana format baru Kementerian Pendidikan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ada wacana Kementerian Pendidikan akan dipisah antara pendidikan dasar dan menengah, dengan pendidikan tinggi dan riset.

Namun, Nuh menekankan, format baru kementerian tak melupakan urusan kebudayaan.

"Tujuan (pemisahan) itu harus disampaikan. Termasuk kebudayaan," ujar Nuh, saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut Nuh, jika nantinya Kementerian Pendidikan dipecah menjadi dua, harus dipikirkan apakah kebudayaan menjadi domain pada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, atau pada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi.

"Kalau ke Dikti (pendidikan tinggi), apakah kebudayaan itu tidak penting di Dikdas (pendidikan dasar) dan Dikmen (pendidikan menengah)? Hal itu harus dipikirkan," kata Nuh.

Nuh meminta agar pemerintahan yang baru tetap memerhatikan bidang kebudayaan.

"Jangan sampai kebudayaan itu seakan-akan dianak tirikan," ujar Nuh.

Sebelumnya, Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua. Kajian dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari sejumlah ahli pendidikan.

Kalla menjelaskan, rencana membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua akan menyasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu kementerian. Sementara itu, pendidikan tinggi akan digabung dengan riset dan teknologi dalam kementerian lainnya.

"Sedang dalam pertimbangan, Kementerian Pendidikan dibagi dua. Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dengan riset," kata JK di acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu (3/9/2014).